JDIH Kabupaten Bandung Barat Permudah Akses Informasi Produk Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda KBB memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait produk hukum dan informasi hukum.
"JDIH KBB digunakan sebagai media publikasi online seputar perkembangan dan informasi terbaru dari produk hukum Pemkab Bandung Barat ," kata Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Asep Sudiro,.
Menurutnya, melalui JDIH diharapkan kebijakan hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
Sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Bandung Barat dapat tercipta dengan baik," ujarnya.Sistem JDIH mulai diterapkan di KBB pada tahun 2019 dan diintegrasikan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2020.Ia menyebut evaluasi JDIH KBB terus dilakukan. Salah satunya melalui rapat koordinasi dengan anggota JDIH yang diwakili oleh 16 kecanatan.
"Rapat koordinasi website JDIH Bagian Hukum Setda KBB menghadirkan narasumber Diden Priya Utama dari BPHN," ucapnya.
Rapat ini dalam rangka evaluasi sekaligus pengembagan JDIH yang ada di KBB yang sesuai dengan Permenkumham No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
Ia menambahkan, sekaligus juga evaluasi JDIH ini dalam rangka mempersiapkan penilaian baik di tingkat provinsi maupun nasional dengan harapan JDIH KBB bisa menembus posisi tiga besar di tingkat provinsi dan 10 besar nasional.
"Di tingkat nasional pada tahun 2022 JDIH KBB menempati peringkat ke 18 dari 416 kabupaten. Tahun 2023 targetnya naik ke 10 besar, dan untuk tingkat Provinsi Jawa Barat yang tahun 2022 peringkat ke 5 untuk 2023 bisa naik ke 3 besar,"
Sumber : Koran-Gala.id
.jpeg)
