Berita & Informasi
Kabar terbaru seputar JDIH Kabupaten Bandung Barat.
JDIH BAGIAN HUKUM KBB JUARA 2 TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
RAGAM DAERAH–Penghargaan delapan desa tingkat Kementerian Hukum dan HAM berhasil disebet Kabupaten Bandung Barat (KBB). Delapan desa adalah :1. Desa Ciburuy , Kecamatan Padalarang. 2. Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang. 3. Desa Cihanjuang Kec Parongpong. 4.Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong. 5. Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong. 6. Desa Galanggang Kecamatan Batujajar. 7. Desa Cibodas Kecamatan Lembang. 8. Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah. Dari delapan desa tersebut empat desa meraih Paralegal Justice Award (PJA), dua desa Non Litigasi PeaceMaker (NLP), dan satu DesaJagadhita.Kabag Hukum Pemkab Bandung Barat, Asep Sudiro mengatakan, untuk desa sadar hukum untuk meningkatkan prestasi agar semua desa di KBB mendapatkan predikat desa sadar hukum dengan syarat- syarat yangg telah ditetapkan. “Untuk itu langkah langkahnya dengan memberikan penerangan hukum ke desa-desa secara terus menerus,” ujar Asep, Minggu 3 September 2023. Tahun 2023 pihaknya mengajukan 10 desa tapi yang lolos hanya delapan desa. “Alhamdulillah untuk pengelolaan JDIH, KBB mendapat juara 2 sejabar ini berkat kerja keras Bu Hanik dan rekan di JDIH KBB serta dotongan dari Pak Bupati dan sekda serta komimfo,” katanya. JDIH merupaka suatu sistim untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi produk-produk hukum baik daerah maupun pusat. Untuk penghargaan dari kementrian kita mendapat tiga penghargaan yaitu empat desa mendapat penghargaan paralegal jusrice award dan dua desa mendapatkan penghargaan non litigasi peace maker dan satu desa mendapatkan penghargaan Desa Jagadhita,” katanya. Dengan gelar tersebut, diharapkan tiap desa bisa menyelesaikan berbagai problem hukum yang ada di desa sehingga setiap permasalahan hukum tidak mesti di bawa ke pengadilan. “Tentu saja persoalan-persoalan hukum yang ringan-ringan saja yang bisa diselesaikan di desa,” pungkasnya
Selamat.. Tujuh Kades KBB Sabet Penghargaan Justice Award Nasional
RAGAM DAERAH– Tujuh Kepala Desa (Kades) di KBB mendapatkan penghargaan Paralegal Justice Award Tingkat Nasional secara vote. Tujuh kades tersebut adalah : 1. ANUGERAH SASANA DESA JAGADDHITAPRIANA, SE Kades Cigugurgirang Kecamatan Parongpong KBB 2. ANUGERAH NON LITIGATION PEACEMAKER1. Aas Mohamad Ansor, SH Kades Cilame Kecamatan Ngamprah KBB2. Didin Sukaya, Kades Cibodas Kecamatan Lembang KBB 3. ANUGERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD1. Dadang Carmana, A. Kades Ciwaruga Kecamatan Parongpong KBB 2. Dadang Sudayat, SE Kades Karyawangi Kecamatan Parongpong KBB 3. Farhan Fauzi. S.Kom Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang KBB 4. Firmansyah. S.Pd.I Kades Ciburuy Kecamatan Padalarang KBB. 4. PENGHARGAAN 10 TERVAFORIT PUBLIK, Farhan Fauzi, S. Kom Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang. 11 terfavorit publik Firmansyah kades Ciburuy Kec Padalarang dan Aas Mohamad Ansor Kades Cilame Ngamprah. “Kami dari Bagian Hukum mangucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bupati Bandung Barat Bapak Hengky Kurniawan, Sekda KBB, Asisten satu,” ujar Kabag Asep Sudiro, Jumat 2 Juni 2023. . Ucapan juga disampaikan kepada Setwa DPRD KBB, Kepala BKAD serta para Kepala Perangkat Daerah, para Kabag & para Camat beserta jajaran, Kepala Kanwil Hukham Jawa Barat beserta jajarannya, Kepala Biro Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya. “Serta seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang telah memberikan dukungan/vote, materil dan imateril kepada 7 Kepala Desa yang mewakili KBB sehingga berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Paralegal Justice Award Tingkat Nasional dan kami ucapkan SELAMAT kepada 7 desa yang telah menerima penghargaan,” pungkasnya. Sumber : https://ragamdaerah.com/selamat-tujuh-kades-kbb-sabet-penghargaan-justice-award-nasional/
Tujuh Kades Bandung Barat Berkompetensi Paralegal Justice Award 2023
Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Paralegal Justice Award Tahun 2023. Tujuh kades tersebut adalah: Kertamulya Kecamatan Padalarang Farhan Fauzi, Kades Ciburuy Kecamatan Padalarang Firmansyah, Kades Cilame Kecamatan Ngamprah Aas Mohamad Ansor, Kades Karyawangi Kecamatan Parongpong Dadang Sudayat, Kades Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Priana, Kades Ciwaruga Kecamatan Parongpong Dadang Carmana Kades Cibodas Kecamatan Lembang Lili Sukaya. Kepala Bidang Hukum Setda KBB, Asep Sudiro meminta dukungan seluruh masyarakat KBB agar memberikan dukungan kepada peserta dari KBB. Ada satu kategori, peserta akan dinobatkan sebagai peserta favorit dengan memberikan vote pada link https://pja.bphn.go.id/kandidat. Masyarakat diminta untuk mendukung peserta asal KBB dengan memberikan vote, diantara ketujuh kades tersebut. Ia menyebutkan, ketujuh kades KBB tersebut akan berkompetisi dengan peserta lainnya se-Indonesia. “Saya mohon dukungannya dengan memberikan vote pada link itu. Buka link-nya dan cari nama-nama kades dari KBB, pilih satu diantara ketujuh itu,” kata Asep di Ngamprah, Senin (29/5/2023). Ia menyebutkan, pada tahap awal jumlah peserta ajang bergengsi yang pertama kalinya diselenggarakan ini totalnya mencapai 765 peserta. Namun yang lolos administrasi hanya 207 kades dan 93 lurah atau total 300 peserta Dibanding dengan daerah lainnya, peserta dari KBB paling banyak. “Alhamdulillah, dari kita (KBB) yang masuk jadi peserta dan berkompetisi dengan kades daerah lainnya ada tujuh orang. Dari daerah lain, paling banyak 2 orang. Harapan saya, tentunya perwakilan dari KBB menjadi yang terbaik,” tuturrnya. Asep menjelaskan, Paralegal Justice Award 2023 merupakan program peningkatan kapasitas para kades. Khususnya dalam perannya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa non peradilan. Para kades yang menjadi peserta program ini, diberikan pendidikan dan pelatihan secara khusus tentang advokasi serta menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi di masyarakat. Mereka akan diberikan pembekalan advokasi dan penyelesaian tentang sebuah sengketa dengan sebuah musyawarah. Selain itu, para peserta juga diberikan penguatan tentang nilai-nilai Pancasila. “Nanti bakal dipilih lulusan terbaik, dan akan mendapat penghargaan sebagai Non Ligitimation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita,” katanya. SUMBER :dara.co.idhttps://www.dara.co.id/tujuh-kades-bandung-barat-berkompetensi-paralegal-justice-award-2023.html
BAGIAN HUKUM KBB MEMBERIKAN ARAHAN 7 KADES PARALEGAL JUSTICE
Kita Tahu Bahwasanya ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa,. Wadah yang diberikan oleh Kemenkumham RI, Kejaksaan Agung untuk Mengapresiasi Kepala Desa atau Lurah di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang Akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 2023 bertempat di Ancol Jakarta,. . dengan Adanya Kegiatan Paralegal Justice Award Kami Berharap akan menambah wawasan Hukum Perangkat Pemerintah Kelurahan / Desa yang nantinya akan memberikan Output untuk Masyarakat di wilayah nya. . Sumber : Admin jdih Bagian Hukum KBB
Paralegal Justice Award 7 Kades di Kabupten Bandung Barat
Hasil Penilaian Paralegal Justice Award dari BPHN , memberikan Apresiasi kepada 7 Kades di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, semoga kedepan menjadikan Support penyemangat kepada desa-desa yang lain di wilayah Kabupaten Bandung Barat. untuk Informasi selanjutnya dari BPHN Kemenkumham RI akan kami sampaikan kembali. Sumber : Admin JDIH Bagian Hukum KBB
PEMDA KBB MERAIH KEMBALI WTP DARI BPK RI
Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan pada Selasa (9/5/2023) mengatakan, opini tertinggi dari BPK RI terkait pengelolaan anggaran keuangan daerah tersebut merupakan capaian yang luar biasa. “Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan opini WTP, opini tertinggi dari BPK RI, terkait pengelolaan anggaran keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar dan bebas dari salah saji material,” katanya, Selasa (9/5/2023).Ia menambahkan, capaian WTP tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung Barat.“Opini WTP ini merupakan bentuk kerja keras semua pihak terutama para OPD. Ini juga bentuk tanggung jawab kita, bentuk pemerintah bekerja secara profesional,” katanya.Lebih lanjut ia mengatakan, capaian WTP tersebut juga merupakan bukti bahwa OPD di Kabupaten Bandung Barat solid dan kompak.“Ini juga bentuk bahwa kita itu kompak dan solid. Kalau tidak kompak dan solid tidak akan meraih WTP,” imbuhnya.“Karena pengumpulan data itu kan butuh waktu yang luar biasa, kadang begadang dan lain sebagainya, pelaporan dan sebagainya,” katanya. Sementara itu, pihaknya pun terus berupaya maksimal untuk menyelesaikan temuan BPK RI pada tahun sebelumnya dan hal tersebut menunjukkan progres yang baik.“Temuan tahun sebelumnya progresnya cukup baik mulai dari aset terus kita secara legalitas pencapaiannya terus bertambah,” katanya.“Ada skor dalam BPK memberikan opini ada batas tindak lanjutnya selama pemeriksaan itu BPK memberikan beberapa temuan. Dari temuan ini berapa persen yang berhasil kita tindaklanjuti lebih dari 70 persen,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Hengky Kurniawan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dorongan dan dukungan sehingga Pemkab Bandung Barat meraih opini WTP dalam dua tahun berturut-turut.“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan juga DPRD KBB atas doa-doanya yang juga ikut mengawasi kita terus berbenah. Ini momentum kita untuk bersama-sama memberikan hal-hal yang baik untuk Kabupaten Bandung Barat," tandasnya.Sementara itu, pihaknya pun terus berupaya maksimal untuk menyelesaikan temuan BPK RI pada tahun sebelumnya dan hal tersebut menunjukkan progres yang baik.“Temuan tahun sebelumnya progresnya cukup baik mulai dari aset terus kita secara legalitas pencapaiannya terus bertambah,” katanya.“Ada skor dalam BPK memberikan opini ada batas tindak lanjutnya selama pemeriksaan itu BPK memberikan beberapa temuan. Dari temuan ini berapa persen yang berhasil kita tindaklanjuti lebih dari 70 persen,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Hengky Kurniawan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dorongan dan dukungan sehingga Pemkab Bandung Barat meraih opini WTP dalam dua tahun berturut-turut.“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan juga DPRD KBB atas doa-doanya yang juga ikut mengawasi kita terus berbenah. Ini momentum kita untuk bersama-sama memberikan hal-hal yang baik untuk Kabupaten Bandung Barat," tandasnya. . sumber berita : Antara Jabar https://jabar.antaranews.com/berita/446253/pertama-kali-sejak-berdiri-kbb-berhasil-raih-wtp-dua-kali-berturut-turut-dari-bpk
PELANTIKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Rabu 12 April 2023 , Bapak Bupati memberikan beberapa catatan penting yang harus dikerjakan Sekda yang baru saja dilantik Dikatakannya, KBB berkeinginan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2022. Ini menjadi pekerjaan rumah Sekda untuk mewujudkannya. Selain itu, sekda harus bisa mengimplementasikan visi misi bupati yang telah tertuang dalam Rancangan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RJPMD). Bupati juga berharap, selaku sekda, Ade Zakir diharapkan memiliki terobosan-terobosan tentang berbagai hal untuk memajukan KBB. Selain itu, Ade Zakir juga diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stackeholder dan elemen masyarakat, sehingga bisa terwujud harmonisasi. Sumber : mediaonline
Raih Penghargaan Kategori Eka Acalapati, JDIH KBB Terus Berbenah
https://www.bandungbaratpos.com/raih-penghargaan-kategori-eka-acalapati-jdih-kbb-terus-berbenah/ NGAMPRAH, BBPOS – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, meraih penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik peringkat 18 tingkat nasional tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berdasarkan pada keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-01.HN. 03.08. tahun 2022. Bagian hukum Sekertariat Daerah, Kaupaten Bandung Barat, Asep Sudiro mengatakan, sebelumnya Pemda Bandung Barat berada pada posisi peringkat ke-56 dari 416 kabupaten. “Pada peringkat ke-56, kami pun menerima penghargaan dengan kategori Dwi Tungga tahun, berdasarkan Menteri Hukum dan Ham, No M.HH-04.HN.03.04 tahun 2021. Alhamdulillah, di tahun 2022 kami menduduki posisi pada peringkat ke-18,” ujar Asep kepada wartawan. Asep mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga saat ini masyarakat di Kabupaten Bandung Barat bisa mengakses dengan mudah produk hukum di daerah ini secara digital. “Penghargaan ini akan memacu Pemkab Bandung Barat, Bagian Hukum khususnya, untuk meningkatkan lagi kinerjanya,” katanya. Menurut dia, Pemkab Bandung Barat telah melakukan sejumlah inovasi terkait pengelolaan JDIH. Pertama, website JDIH milik Pemkab Bandung Barat dapat menampilkan status produk hukum yang dapat secara digital di akses oleh masyarakat. Dengan capaian tersebut, lanjut Asep, Bagian Hukum akan terus melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka pengembangan evaluasi dan persiapan penilaian webset Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hal tersebut, untuk meningkatakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis digital dan penghargan JDIH Award . “Mengacukepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019. Setiap Kota dan Kabupaten mempunyai aplikasi JDIH untuk pengumpulan, pengelolaan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum,” terangnya. “JDIH Sebagai pusat dokumentasi dan informasi semua produk hukum dari peraturan yang tertinggi hingga peraturan desa,” sambungnya. Dia menyebutkan, adanya JDIH Masyarakat bisa mengakses secara langsung produk Hukum yang berupa perundangn-undangan diantaranya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati (Kepbup). “Bukan saja dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tapi juga berbagai content referensi hukum yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum,” Selain itu, situs web JDIH terintegrasi ke JDIHN agar memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya. Lebih jauh dari itu, ini juga bagian dari meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum. “www.jdih.bandungbaratkab.go.id menyediakan semua informasi hukum, produk hukum daerah dan produk hukum pusat. selain itu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan,”kata dia. Dia berharap, aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai produk hukum dapat melalui website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH, “Diharapkan dengan adanya kunjungan ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam hal pengelolaan JDIH, serta menjadi rujukan penilaian JDIH Award ” tandasnya. Tags: #kabupaten bandung barat #pemda bandung barat #BagianHukumJDIH #jdih awardJDIH KBB
JDIH Kabupaten Bandung Barat Permudah Akses Informasi Produk Hukum
https://www.koran-gala.id/news/5878276950/jdih-kabupaten-bandung-barat-permudah-informasi-produk-hukum-dan-informasi-hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda KBB memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait produk hukum dan informasi hukum. "JDIH KBB digunakan sebagai media publikasi online seputar perkembangan dan informasi terbaru dari produk hukum Pemkab Bandung Barat ," kata Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Asep Sudiro,. Menurutnya, melalui JDIH diharapkan kebijakan hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Bandung Barat dapat tercipta dengan baik," ujarnya.Sistem JDIH mulai diterapkan di KBB pada tahun 2019 dan diintegrasikan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2020.Ia menyebut evaluasi JDIH KBB terus dilakukan. Salah satunya melalui rapat koordinasi dengan anggota JDIH yang diwakili oleh 16 kecanatan. "Rapat koordinasi website JDIH Bagian Hukum Setda KBB menghadirkan narasumber Diden Priya Utama dari BPHN," ucapnya. Rapat ini dalam rangka evaluasi sekaligus pengembagan JDIH yang ada di KBB yang sesuai dengan Permenkumham No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Ia menambahkan, sekaligus juga evaluasi JDIH ini dalam rangka mempersiapkan penilaian baik di tingkat provinsi maupun nasional dengan harapan JDIH KBB bisa menembus posisi tiga besar di tingkat provinsi dan 10 besar nasional. "Di tingkat nasional pada tahun 2022 JDIH KBB menempati peringkat ke 18 dari 416 kabupaten. Tahun 2023 targetnya naik ke 10 besar, dan untuk tingkat Provinsi Jawa Barat yang tahun 2022 peringkat ke 5 untuk 2023 bisa naik ke 3 besar," Sumber : Koran-Gala.id
Menerima Kunjungan dari Bappelitbang KemenkumHAM RI
Pada Hari ini tanggal 30 Maret 2023 Kami dari Bagian Hukum Menerima Kunjungan dari Staf Bappelitbang KemnkumHAM RI terkait monitoring pengelolaan JDIH dengan Lokus Kabupaten Barat, dalam pertemuan ini Kami dari Bagian Hukum Pemda KBB di Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kegiatan ini salah satunya membantu dalam pengumpulan data lapangan untuk Analisis Strategi Kebijakan, yang di dalamnya memuat norma-norma dan nilai budaya organisasi serta mengatur pola interaksi . Pola komunikasi dan koordinasi pengelola JDIH , Pandangan pengelola terhadap konsep JDIH serta Hubungan dengan stakeholder / masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan , sumber : Admin
Inilah 8 Kepala Desa di KBB Yang Ikut Seleksi Paralegal Justice Award 2023
https://warnajembar.com/inilah-8-kepala-desa-di-kbb-yang-ikut-seleksi-paralegal-justice-award-2023/KBB – warnajembar.com // Di langsir dari GMN,Sebagai upaya mendukung dan mensukseskan program Desa sadar hukum tahun 2023, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Barat melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan seleksi penganugerahan paralegal justice award 2023 bagi kepala desa sebagai non litigation peace maker dan penghargaan anugerah sasana desa jagaddhita bertempat di ruang rapat asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat KBB, pada selasa (28/2/2023). Rapat koordinasi ini di pimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Asep Wahidin Sudiro.SH,MH dan dihadiri oleh analis Hukum Ahli Muda Hanik Setyowati.SH, Staff Bagian Hukum serta perwakilan 8 kepala desa dari wilayah Kecamatan Ngamprah, Parongpong dan Lembang. Adapun Desa-Desa yang akan mengikuti seleksi antara lain Kades Cilame,Kertamulya, Ciburuy, Cibodas, Ciwaruga, Cigugur Girang, Karyawangi dan Cihanjuang. Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Asep Wahidin Sudiro.SH,MH, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk persiapan seleksi anugerah paralegal justice award tahun 2023 berdasarkan surat dari kementrian hukum dan ham Republik Indonesia badan pembinaan hukum Nasional tertanggal 8 Februari 2023 dengan Nomor : PHN.HN.04.03-13 Tentang telah di bukanya seleksi tersebut. Menurutnya,Paralegal merupakan bagian komponen penting dan garda terdepan dalam pencapaian akses terhadap Keadilan terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya kegiatan seleksi ini tentu sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan prestasi bagi kepala desa di Kabupaten Bandung Barat, ungkap Asep Sudiro kepada media. Selain itu Asep sudiro mengatakan kegiatan tersebut juga bisa membangun jejaring Nasional, menambah pengalaman bagi kepala desa, juga ilmu bidang hukum, dan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pihaknya berharap perwakilan 8 kepala desa yang mengikuti justice award tahun 2023 tersebut dapat menjadi Motivasi dan mendorong Dedikasi para kepala Desa.
RAMADAN KAREEM
Bulan Ramadhan 1444 H Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan . . Semoga Ramadhan Tahun ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua, Aamiin . Redaksi : Admin Sumber : Admin JDIHKBB